oleh

Kinerja Gugus Tugas Kurang Greget

MAJALENGKA – Beberapa politisi asal kabupaten Majalengka menyoroti kinerja Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Majalengka dalam penanggulangan yang dinilai kurang greget.

Uniknya dari beberapa politikus kawakan itu muncul nama Dr H Sutrisno SE MSi dan H Pepep Saeful Hidayat SIKom. Keduanya kerap berseteru dalam setiap perpolitikan di Kota Angin saat era keduanya masih menjabat bupati maupun legislator beberapa tahun ke belakang.

Mantan Bupati Majalengka periode 2008-2018 yang saat ini menjabat anggota DPR RI bersama mantan Ketua DPC PPP Majalengka dan kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu melakukan pertemuan, Kamis (8/5) malam dengan Relawan Jabar Baik Majalengka.

Dalam pertemuan itu, Dr H Sutrisno SE MSi menilai kebijakan Gugus Tugas Covid-19 di Majalengka kurang maksimal. Hal itu ditandai dengan belum adanya ruang isolasi bagi pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19.

“Tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi kemudian jika wabah semakin meningkat. Sedangkan Majalengka belum memiliki ruang isolasi yang sangat urgen,” ujarnya.

Dia menegaskan, jika memang tidak ada tempat, Kabupaten Majalengka bisa menggunakan eks Kantor Kecamatan dan Grand Rahayu RSUD Cideres untuk Isolasi pasien Covid-19.

“Anggaran Gugus Tugas Covid-19 Majalengka cukup besar yakni anggaran Rp94 miliar. Namun, di lapangan tak terlihat langkah konkret yang dilakukan,” tegasnya.

Sementara bila di bandingkan di Kabupaten Subang, anggaran penangana Covid-19 hanya Rp23 miliar. “Karenanya saya mempertanyakan kemana anggaran itu,” kata dia.

Sementara anggota DPRD provinsi Jawa Barat, H Pepep Saeful Hidayat SIKom menegaskan dalam penerapan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) pemerintah harus bertanggung jawab penuh. Jangan sampai ada masyarakat yang terdampak ekonominya semakin terpuruk.

“Jangan sampai ada warga yang kelaparan. Di sini pemerintah perlu siap siaga dalam jaring pengaman sosial (JPS) bagi warga terdampak. Khusus bantuan sosial harus agar tepat sasaran dan jangan ada warga miskin tidak kebagian,” tambahnya.

Selain kehadiran kedua politisi senior itu, wakil Ketua DPRD Majalengka H Asep Eka Mulyana yang kini menjabat Ketua DPD Partai Golkar Majalengka juga tampak hadir di tempat yang sama. Dirinya mendesak pemerintah benar-benar memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

“Bekas kecamatan Dawuan dan Grand Rahayu, menurut beliau (Sutrisno, red) bisa dimodifikasi ketika terjadi hal-hal yang mengakibatkan kenaikan jumlah pasien. Tinggal Pemkab, sejauh mana keseriusannya dalam menghadapi permasalahan ini. Karena kalau soal tempat sudah ada,” imbuhnya. (ono)

News Feed