oleh

Jefry Minta Kemenag Perhatikan Madrasah Swasta

MAJALENGKA- Anggota Komisi VIII DPR RI asal Kabupaten Majalengka, Dr H Jefry Romdonny MSi MM memberikan perhatian serius terhadap keberadaan madrasah swasta di tanah air. Dalam rapat kerja dengan Menteri Agama RI terkait RKA K/L tahun anggaran 2021 yang digelar Senin (14/9), Jefry dengan tegas meminta kementerian memperhatikan keberadaan madrasah swasta.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka ini juga menyatakan keprihatinannya atas penusukan Syekh Ali Jabeer di Lampung. Ia meminta agar Komisi VII DPR RI dan Kementerian Agama memberikan perhatian serius atas musibah yang menimpa ulama. “Semoga musibah yang menimpa ulama kita yang mengalami teror dan kekerasan ini terakhir kalinya,” harap Kang Uje, sapaan politisi Partai Gerindra ini.

Ia meminta Kementerian Agama untuk aktif memberikan perlindungan kepada para ulama dari teror dan kekerasan. Karena ulama merupakan aset bangsa dan perekat bangsa.

“Kemenag harus mengusut tuntas tindakan tersebut. Apa motifnya dan alasannya. Jangan sampai ada lagi teror dan kekerasan terhadap ulama karena ulama aset dan perekat bangsa,” tegas putra pasangan H Irwan Suryanto dan Hj Pepen Supartini ini.

Pada kesempatan itu, anak pegusaha bola Triples Kadipaten Kabupaten Majalengka, mengharapkan agar Kemenag selalu sinergis dengan Komisi VIII DPR RI.

“Kami meminta agar Kemenag khususnya bidang Pendis dapat memberikan perhatian dan mengalokasikan dana untuk madrasah swasta di semua tingkatan. Sehingga bisa terwujud peserta didik yang berakhlakul karimah,’ jelasnya.

Terkait kluster baru covid-19 di sejumlah pondok pesantren, Jefry meminta agar kondisi itu bisa disikapi dengan bijak. Jangan sampai ada stigma negatif terhadap pesantren terkait penyebaran covid-19.

“Bila ada yang sakit, kita berupaya untuk menyembuhkannya. Yang sehat harus terus dijaga kesehatannya. Kuncinya laksanakan kesehatannya protokol kesehatan dengan baik,” ujar alumni Pontren Gontor ini.

Dibeberkan Jefry, rapat pembahasan yang dipimpin Ketua Komisi VIII, H Yandri Susanto SPt menghasilkan pagu anggaran Kementrian Agama tahun 2021 sebesar Rp66, 961 triliun. Dengan rincian diantaranya untuk Sekretariat Jenderal Rp2,28 triliun, Ditjen Pendidikan Islam Rp52,523 triliun, Ditjen Bimas Islam Rp5,757 triliun, Ditjen Bimas Kristen Rp1,870 triliun, Ditjen Bimas Katolik Rp899 miliar, Ditjen Hindu Rp803 miliar, Ditjen Buddha Rp272 miliar, Ditjen penyelenggaraan haji dan umar Rp1,593 triliun, Badan Litbang dan diklat Rp693 143 miliar dan Badan penyelenggara jaminan produk halal Rp97,497 miliar.

Ia juga menekankan, pagu anggaran yang telah disediakan itu agar diprioritaskan untuk program pencegahan dan penanganan dampak wabah covid-19 di lingkungan Kemenag. “Komisi VIII juga merekomendasikan untuk meningkatkan anggaran bagi forum kerukunan umat beragama sebagai implementasi program moderasi beragama,” pungkasnya. (ara/adv/opl)

 

News Feed