Swab Antigen RSUD Majalengka Mahal

oleh -58 views

MAJALENGKA – Biaya Swab Antigen yang dipatok RSUD Majalengka dengan nilai Rp170.000 dan administrasi Rp 2.500, mendapatkan tanggapan dari Ketua DPD PAN Kabupaten Majalengka H Rona Firmansyah. Ia menilai harga yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit lebih mahal dari harga yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan swasta.

“Contohnya beberapa hari yang lalu saya melakukan pemeriksaan di Klinik Livasya yang berada di wilayah Kadipaten itu harganya hanya Rp160.000. Sedangkan RSUD Majalengka berbeda dan saat ini telah merilis harga Rp170.000 berikut administrasi Rp2.500. Ini lebih mahal,” bebernya.

Oleh karena itu di tengah situasi pandemi Covid-19 dan penerapan PPKM Darurat dirinya menyarankan agar rumah sakit yang notabene dibiayai oleh pemerintah, bisa mengeluarkan harga lebih murah dari fasilitas kesehatan swasta.

Karena hari ini menurut Rona semua elemen masyarakat harus bicara tentang kemanusian bukan mencari keuntungan yang besar. “Tentu RS swasta juga pasti punya keuntungan dari pemeriksaan Swab, tapi keuntungan RSUD Majalengka saya melihat lebih besar. Ini bukan bisnis di masa pandemi untuk RSUD,” sesalnya.

Menurut Rona, saat ini hasil swab atigen sudah mulai digunakan untuk keperluan tertentu seperti melamar kerja dan beraktivitas. Oleh sebab itu, di saat pendapatan perekonomian masyarakat yang saat ini sedang terganggu, pemerintah daerah harus hadir. “Salah satunya memberikan keringan dalam pemeriksaan swab atigen,”  ujarnya.

Adanya perbedaan harga swab atigen yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan swasta dan fasilitas kesehatan pemerintah, mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Kesehatan dr H Harizal Ferdiansyah Harahap MM .

Ia mengatakan anggaran maksimal yang mesti dikeluarkan untuk Pulau Jawa sekitar Rp250.000, sedangkan untuk luar jawa Rp 275.000. Jika ada perbedaan harga selama tidak melewati harga maksimal diperbolehkan dan itu bagian dari kompetisi.

“Dalam pemeriksaan antigen ada suatu standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), baik merek dan alatnya yang memang diakui standar mutunya. Juga dari sisi harga jual maksimal yang harus diterapkan kepada masyarakat. Jika ada perbedaan dan selama tidak melewati angka maksimal diperbolehkan, silakan. Karena utuk mereka operasional nantinya berapa, pembelian BNHP-nya berapa, untuk jasa sarananya berapa, dan untuk jasa pelayanannya itu mungkin diatur oleh mereka sendiri,” paparnya.

Saat dinyatakan adakah bantuan untuk swab antigen kepada fasilitas kesehatan dirinya mengatakan bahwa untuk dinas kesehatan rumah sakit dan puskesmas telah menganggarkan dan bukan bantuan lagi. Dan untuk bantuan sebelumnya ada datang dari berbagai pihak, seperti dari kementerian kesehatan dan dari lembaga yang lain.

“Contoh waktu itu Dinas Kesehatan dapat bantuan juga dari kejaksaan, TNI dan kepolisian. Kalau yang pemerintah daerah kita rencanakan sesuai dengan kebutuhan bukan bantuan. Nanti masuknya ke APBD sesuai dengan kebutuhan,” katanya. (bae)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.